http://pakguruonline.pendidikan.net

  

  

Dewan Pendidikan & Komite Sekolah

  

DAFTAR ISI

  

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAB DASAR DAN MENENGAH

 

PENGANTAR

 

BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan

D. Sasaran

 

BAB II

DEWAN PENDIDIKAN

A. Pengertian, Nama dan

     Ruang Lingkup

B. Kedudukan dan Sifat

C. Tujuan

D. Peran dan Fungsi

E. Organisasi

F. Pembentukan

G. Tata Hubungan Antar

     Organisasi

 

BAB III

KOMITE SEKOLAH

A. Pengertian dan Nama

B. Kedudukan dan Sifat

C. Tujuan

D. Peran dan Fungsi

E. Organisasi

F. Pembentukan

G. Tata Hubungan Antar

    Organisasi

 

BAB IV

PENUTUP

 

 

 

 

  

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.  Latar Belakang

  

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

    

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder  pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community-based participation)  dan manajemen berbasis sekolah (school-based management), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

   

Untuk melaksanakan amanat rakyat tersebut, pada tahun anggaran 2001 Pemerintah telah melaksanakan rintisan sosialisasi pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Propinsi Sumatera Barat, Bali, dan Jawa Timur masing-masing satu kabupaten/kota. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota yang telah membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan inisiatif sendiri.

   

Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memang dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat yang diundang untuk memberikan masukan tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan ini.

       

Sesuai dengan aspirasi berbagai kalangan masyarakat tersebut, maka proses pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan memerlukan program sosialisasi dengan perencanaan yang matang. Agar program sosialisasi dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan: (1) materi sosialisasi berupa Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (2) petugas sosialisasi, dan (3) koordinasi dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.

 

   

B. Dasar Hukum

   

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

  4. (Propenas) 2000 2004.

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat

  6. dalam Pendidikan Nasional.

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

  8. dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002  tentang Dewan

  10. Pendidikan dan Komite Sekolah.

  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

  12. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite

  13. Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

    

 C. Tujuan Panduan

    

Panduan ini diharapkan menjadi buku acuan utama yang akan digunakan untuk membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan/atau memperluas peran, fungsi, dan keanggotaan lembaga sejenis yang telah ada, serta untuk menjalankan roda organisasi. Walaupun demikian, panduan ini bukanlah merupakan satu-satunya rujukan. Pihak pemerintah kabupaten/kota dan sekolah dapat memperkaya dari sumber lain yang relevan.

            

D. Sasaran

 

Panduan Umum ini akan digunakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

   

1. Para pejabat (eksekutif dan legislatif) yang terkait dalam bidang pendidikan di setiap kabupaten/kota yang akan memberikan dukungan dalam proses pembentukan atau memperluas peran, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

   

2. Orang tua siswa, warga masyarakat peduli pendidikan, dan pihak lain yang berkepentingan dengan proses pembentukan atau perluasan peran, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

   

3. Para fasilitator yang akan memberikan fasilitasi di kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

     

4. Para petugas yang akan melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota dan satuan pendidikan.  

   

        halaman berikut ...

 
 

http://pakguruonline.pendidikan.net

                                          

 

Situs ini menampung sumbangan tulisan, berupa makalah, kajian, serta ciloteh para guru. Silahkan kirim tulisan  kepada web master zfikri@telkom.net