BAB V

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Secara kumulatif kinerja pemertaan pendidikan pendidikan Sumatera Barat tahun pelajaran 2005/2006 meningkat dibandingkan pada tahun pelajaran 2004/2005, hal ini terlihat dari kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, sedangkan kinerja peningkatan mutu/relevasi pendidikan maupun kinerja manajemen internal pendidikan kerena dinamikanya cukup tinggi dan sangat tergantung dengan faktor manusiannya, maka pada indikator tertentu justru mengalami penurunan. Namun demikian secara keseluruhan dalam upaya mencapai kondisi ideal sebagaimana digariskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan banyak hal yang masih memerlukan perhatian kita bersama kedepan. Untuk dapat melihat kesimpulan peningkatan kinerja pendidikan Sumatera Barat dibandingkan tahun sebelumnya. 

1. Pemerataan Pendidikan.

Pada Tahun Pelajaran 2005/2006 tenjadi peningkatan angka partisipasi sekolah secara signifikan untuk seluruh jenjang pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya, sekalipun peningkatan tersebut relatif kecil:

Khusus tingkat SD/MI dilihat dari perolehan APK sebesar 112,46 %, berarti Sumatera Barat sudah mencapai Tuntas Paripurna, sedangkan APM sebesar 96,81 %, merupakan indikasi masih terdapat 3,19 %, yang belum bersekolah dan atau pada usia 6 dan 6,5 tahun sudah menduduki bangku SD.

Perhatian kita kedepan lebih difokuskan pada anak usia 13-15 tahun yang seharusnya bersekolah pada jenjang SMP/MTs atau pendidikan sederajat. Sekalipun APK dan APM SMP/MTs dan Paket B meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi dilihat dari penduduk usia 13-15 tahun yang belum bersekolah cukup tingggi, hal ini ditandai dengan APM SMP/MTs dan Paket B sebesar 69,44 %, ini menunjukkan masih terdapat sebanyak 30,56 % kemungkinan belum melanjutkan pendidikannya. Apabila dihubungkan angka ini dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Sumatera Barat yang jumlahnya sebanyak 278.951 orang, maka anak yang belum melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SMP/MTs atau Paket B adalah 30,56 % x 278.951 orang = 85.247 orang yang tersebar di sembilan belas kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Identifikasi jumlah penduduk 13-15 tahun yang belum melanjutkan pendidikannya pada pendidikan SMP/MTs atau Paket B dapat ditelusuri dengan APM kecamatan dibawah rata-rata APM Sumbar dan rata-rata kabupaten / kota, antara lain sebagaimana kami gamabarkan pada tabel berikut: 

Tebel 37 : Identifikasi APM SMP/MTs dan Paket B Kecamatan Dibawah Rata-Rata
Propinsi dan Rata-Rata Kabupaten/Kota 2005/2006

Apabila dihubungkan jumlah anak usia 13-15 tahun yang belum terlayani dengan kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) SMP, maka dibutuhkan sebanyak 236 USB Tipe C (9 kelas).

2. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi dan Manajemen Pendidikan.

Secara kasat mata hasil upaya peningkatan mutu pendidikan yang memiliki ukuran pembanding dengan daerah lainnya, diantaranya terlihat dari mutu output seperti hasil Ujian Nasional (UN), jumlah lulusan SMA yang dapat diterima di perguruan tinggi ternama, jumlah lulusan SMK yang berkiprah dilapangan pekerjaan serta hasil-hasil lomba akademis, olahraga dan seni ditingkat nasional, dilain pihak mutu dapat dilihat juga dari mutu input dan proses antara lain seperti mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu guru dan tenaga kependidikan serta mutu manajemen pendidikan.

Pada tahun pelajaran 2005/2006, masih memerlukan perhatian yang cukup banyak terhadap mutu input dan mutu proses pendidikan, sekalipun dibandingkan tahun 2005, jumlah ruang kelas dalam keadaan baik dan layak meningkat, khususnya untuk jejang pendidikan SMP dan Sekolah Menengah, namun untuk SD jumlah ruang kelas dalam keadaan rusak ringan dan berat masih cukup banyak. Demikian juga sekolah yang memiliki fasilitas PBM lainnya seperti ruang laboratorium, ruang pustaka dan ruang praktek sedikit mengalami peningkatan dibandinkan tahun lalu. 

B.  SARAN.

1. Pemerataan Pendidikan.

Berdasarkan analisis data tahun 2005/2006 di Sumatera Barat terdapat penduduk usia Pendidikan Dasar 13-15 tahun sebanyak 85.247 orang, yang belum terlayani pada penndidikan SMP/MTs dan Program Kesetaraan, namun demikian Dinas Propinsi tidak memilki data dan informasi secara mikro dimana tepatnya sebanyak 85.247 orang anak ini berada pada setiap kecamatan, desa atau kelurahan, serta apa permasalahannya, oleh kerena itu kami menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan langsung kelapangan dengan melibatkan seluruh aparat kecamatan, desa atau kelurahan maupun perangkat nagari guna menelusuri dan menginventarisasi secara individual anak-anak usia sekolah yang belum terlayani ini, sehingga dengan data dan informasi individual ini kita dapat menetapkan secara akurat program pengembangan pola belajar yang efektif dan efisien bagi mereka, serta mencarikan solusi pemecahan masalah yang dihadapinya. 

2. Peningkatan Mutu Pendidikan.

Bagaimanapun juga program peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu input, mutu preses dan mutu output dari satu lembaga pendidikan, oleh kerena itu penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu guru sebagai gambaran mutu input mutlak dilakukan agar mencapal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, namun demikian mutu input ini tidak ada artinya kalau mutu proses PBM tidak diperbaiki, dan akibatnya mutu output juga kurang baik., untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerahnya masing masing melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah input pendidikan, khsusnya masalah keterbatasan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan di sekolah dan madrasah.

2. Dengan adanya inventarisasi ini secara bertahap dapat diprogramkan peningkatan jumlah dan kualitas sarana, prasarana serta fasilitas pendidikan di sekolah dan madrasah.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih balk dalam pemanfaatan sarana, prasarana serta fasititas secara efektif dan efisien.

3. Manajemen Pendidikan.

Walaupun pada hakekatnya disetiap sekolah dan daerah telah melakukan pembinaan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang ditandai terbentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, namun diasumsikan pada beberapa sekolah dan daerah masih terdapat kendala dalam memahami konsepsi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, oleh kerena itu disarankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan peningkatan kegiatan sosialisasi MBS kepada orangtua siswa dan masyarakat luas lainnya, sehingga peran dan kontribusi orang tua dan masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan terhadap sekolah bertul-betul dapat diwujudkan sebagaimana yang kita harapkan.