BAB IV

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SUMATERA BARAT

Sekalipun upaya-upaya peningkatan pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Sumatera Barat memperlihatkan kecendrungan kearah yang lebih baik, namun kita masih menemukan berbagai permasalahan. Untuk melihat permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah di Sumatera Barat, sebaiknya diuraikan berdasarkan tiga tema permasalahan dasar, yakni Pemerataan dan Perluasan Akses, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, serta Penguatan Tatakelola, Akuntabilitas Pablik, dan Pencitraan Publik. 

A.     PERMASALAHAN MEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES. 

  1. Sampai sejauh ini akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan TK  (PAUD) masih kecil, dengan APK TK sebesar 23,69 %. Penyelenggaraan TK dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, dilain pihak kemampuan pemerintah untuk membangun TK negeri sangat terbatas. 

  2. Akses bagi penduduk usia 7-12 tahun untuk dapat mengikuti pendidikan SD dan MI cukup basar, dengan jumlah SD sebanyak 4.007 unit serta ketersedian 25.402 ruang kelas idealnya harus mampu menampung siswa sebanyak 914.472 orang, dengan asumsi rata-rata jumlah siswa/ruang 36 orang, namun kerena kondisi obyektif jumlah siswa per ruang yang tidak merata setiap daerah. Tahun 2005/2006 SD-SD di Sumatera Barat hanya mampu melayani siswa sebesar 643.296 orang. Dengan demikian, sebetulnya akses bagi anak usia 7-12 tahun untuk bersekolah di SD cukup besar hal ini juga ditandai besarnya angka partisipasi sekolah dengan APK SD/MI Tahun 2005/2006 sebesar 109,37 % dan APM 94.22 %. 

  3. Fokus Wajib Belajar 9 Tahun di Sumatera Barat, adalah peningkatan akses bagi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SMP atau MTs, dengan APK sebesar 87.32 % dan APM 69.02 %. Dengan kondisi APM sebesar 69.02 % diperkirakan masih terdapat sejumlah anak usia 13-15 tahun yang belum terlayani pada pendidikan SMP atau pendidikan sederajat lainnya. Upaya peningkatan jumlah USB SMP terus dilakukan, namun pada daerah pusat-pusat perkotaan, masalah ketersedian lahan sering menjadi hambatan dalam pengembangan akses SMP ini. 

  4. Dengan jumlah SMA sebanyak 229 unit dan SMK 160 unit, sangat dirasakan akses bagi anak usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang sekolah menengah masih terbatas, hal ini ditandai dengan APK SM baru mencapai 64.60 % dan APM sebesar 46.83 %, kondisi. APM terakhir ini merupakan asumsi, bahwa lebih dari separoh anak usia 16-18 tahun di Sumatera Barat belum terlayani pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah. 

  5. Khusus bagi penyedian akses bagi anak penyandang cacat, kita masih terkendala dengan jumlah PLB yang ada, disamping belum seimbangnnya komposisi PLB pada setiap jenjang pendidikan. Jumlah siswa per kelas yang harus memenuhi standar serta spesifikasi yang berbeda dengan sekolah biasa, menyebabkan permasalahan akses PLB sangat kompleks.

B.     PERMASALAHAN PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING. 

Meskipun dilihat dari salah satu indikator mutu, yakni mutu out put (lulusan), pesentase lulus dan rata-rata nilai Ujian Nasional Sumatera Barat selama dua tahun terakhir di tingkat nasional mengalami peningkatan, namun masalah mutu pendidikan dari input (masukan) dan mutu proses masih memerlukan perhatian kita bersama. Bagaimanapun juga mutu output sangat dipengaruhi oleh mutu input  dan mutu proses pendidikan di sekolah. 

Gambaran masalah mutu input dan mutu proses Pendidikan Dasar dan Menengah Sumatera Barat secara umum sebagai berikut : 

  1. Persentase siswa kelas I SD dan MI yang sebelumnya berasal dari TK baru mencapai 42.30 %, artinya lebih dari separoh siswa kelas I SD di Sumatera Barat tidak pernah pengikuti pendidikan TK. Bagaimanapun juga anak-anak yang sebelumnya pernah duduk di TK sangat mempengaruhi pengembangan sikap dan mental anak dalam proses belajar dan mengajar di SD. Kondisi ideal seharusnya seluruh siswa kelas I SD sebelumnya pernah mengikuti TK, dengan kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan PBM dan  peningkatan mutu pendidikan di SD.

  2. Kecukupan jumlah guru, khususnya pada pendidikan SD sangat mempengaruhi kelancaran PBM disekolah, kondisi sekarang guru SD masih kekurangan, namun secara secara kwantitatif sebetulnya jumlah guru SD mencukupi, permasalahannya lebih dipengarui oleh pemerataan guru disetiap sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK, dari total jumlah mencukupi kalau dilihat dari rata-rata jumlah jam mengajar setiap minggu yang seharusnya 24 jam, kondisi lapangan untuk SMP rata-rata guru mengajar setiap minggu hanya 15 jam, SMA 11 jam dan SMK 12 jam. Apabila proses pemerataan guru dapat dilakukan antar sekolah dan antar kabupaten/kota, serta program sertifikasi guru lebih diintensifkan, masalah kekurangan guru SMP dan Sekolah Menengah dapat teratasi.
     

  3. Guna memenuhi ketentuan PP Nomor 19 Tahun 2005, menyangkut kualifikasi pendidikan terendah guru, kita dihadapi masalah masih banyaknya guru SD, SMP, SMA dan SMK dengan pendidikan dibawah Diploma IV atau S1. Tabel berikut memperlihatkan kualifikasi pendidikan guru Sumatera Barat kondisi tahun pelajaran 2005/2006

KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU SD, SMP, SMA DAN SMK

SUMATERA BARAT 2005/2006

 

No

Guru Menurut Satuan Pendidikan

Jumlah Guru

Berpendidikan dibawah S1

Jumlah

%

1

Guru SD

33.936

30.274

89.20

2

Guru SMP

15.226

7.604

49.94

3

Guru SMA

9.522

1.514

15.90

4

Guru SMK

5.981

1.102

18.43

 

Jumlah

64.665

40.494

62.62

Sumber : Profil Pendidikan Sumbar 2005/2006

  1. Mutu pendidikan dipengaruhi juga dengan kondisi ruang kelas, kualitas dan ketersedian sarana dan prasarana di sekolah. Data berikut memperlihatkan kondisi ruang kelas dan ketersedian fasilitas pendidikan Sumatera Barat 2005/2006.

KONDISI RUANG KELAS SD, SMP, SMA DAN SMK

SUMATERA BARAT 2005/2006

 

No

Satuan Pendidikan

Jumlah Ruang Kelas 

Kondisi Ruang Kelas

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

1

SD

25.402

11.659

8.332

5.411

2

SMP

5.887

4.841

781

265

3

SMA

2.877

2.611

200

66

4

SMK

1.506

1.271

113

22

 

Jumlah

35.672

20.382

9.426

5.764

Sumber : Profil Pendidikan Sumbar 2005/2006

Dari ketersedian ruang pustaka, hanya terdapat sebayak 10.55 % SD yang memiliki ruang pustaka, SMP 79.71 %, SMA 58.07 % dan SMK 50.62  %. Demikian juga sekolah yang memiliki ruang laboratorium dan fasilitas minimal lainnya masih sangat terbatas. Ketersedian buku pokok juga menjadi masalah Pendidikan Dasar dan Menengah di Sumatera Barat 

KETERSEDIAN RUANG PUSTAKA

SD, SMP, SMA DAN SMK SUMATERA BARAT 2005/2006

 

No

Sekolah

Jumlah Sekolah

Memiliki Ruang Pustaka

Jumlah

%

1

SD

4.007

423

10.55

2

SMP

493

393

79.71

3

SMA

229

133

58.07

4

SMK

160

81

50.62

 

Jumlah

4.889

1.030

21.06

       Sumber : Profil Pendidikan Sumbar 2005/2006

  1. Pada aspek relevansi pendidikan, terlihat masih kurang seimbangnya koposisi jumlah siswa SMA dengan SMK dengan perbandingan 70 : 30, dilain pihak dalam mewujudkan adanya relevansi kebutuhan lapangan pekerjaan seharusnya perbandingan ini 67 : 33. Demikian juga pemilihan jurusan oleh siswa di SMA masih belum menunjukkan adannya relevansi komposisi jumlah siswa menurut jurusan.

  2. Relevansi pendidikan juga dapat dilihat dari komposisi jumlah SMK menurut kelompok keahlian, kondisi sekarang SMK program keahlian Teknologi dan Industri lebih dominan 48,75 %, diikuti kelompok keahlian Bisnis Manajemen 38,75 %, sedangkan kelompok keahlian Pariwisata yang relevan dengan kebutuhan pengembangan pembangunan Sumatera Barat hanya 3,13 %. Hal yang sama juga belum adabtifnya pengembangan mata pelajaran muatan lokal dengan kebutuhan daerah.

  3.  

  4. Kelemahan daya saing, sekalipun kita tidak memiliki data dan informasi yang akurat, diperkirakan mutu lulusan SMA untuk dapat bersaing dengan lulusan daerah lainnya, terutama di pulau Jawa untuk memasuki perguruan ternama di tingkat nasional maupun internasional masih terbatas, demikian juga dengan lulusan SMK yang belum secara maksimal dapat bersaing dalam pemanfaatan peluang kerja. Dalam penyelenggaran kompotisi yang bersifat akademis kita masih memerlukan peningkatan kompotensi daya saing siswa dan guru guna mendapatkan peringkat terbaik pada setiap iven akademis yang dilaksanakan, baik ditingkat nasional maupun internasional.

C.      PERMASALAHAN PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK. 

Pemerintah Sumatera Barat sangat konsen dengan upaya-upaya peningkatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, hal ini terlihat dengan intensifnya pembinaan dan pengawasan untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme. Permasalahan tatakkelola dan akuntabilitas lebih banyak ditemukan, adalah belum adanya ketentuan yang tegas tentang legislasi dan regulasi dalam pengelolaan pendidikan, akibatnya pada tatanan implementasi desentralisasi pendidikan, sering dihambat oleh biokrasi memiliki sekat yang kadang kala menghambat peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Barat.