BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN SUMATERA BARAT  

A.      ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Propinsi Sumatera Barat telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai agenda pembangunan Sumatera Barat 2006-2010, dengan lima sasaran peningkatan SDM dimaksud, pertama; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, kedua; Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ketiga; Peningkatan pertisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, keempat; Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, dan kelima; Peningkatan ilmu pengetahuan, dan teknologi, riset dan pengembangan.

Dengan memposisikan peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan (pembangunan sektor pendidikan) sebagai program utama pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dimaksud, maka pada tatanan implementasinya, Pemerintah daerah dan DPRD Propinsi Sumatera Barat menetapkan berbagai kebijakan menyangkut pembangunan sektor pendidikan, antara lain kebijakan tentang kenaikan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana APBD Propinsi, dan keberpihakan penanganan pendidikan bagi keluarga miskin dan kurang mampu sebagai bahagain penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat untuk memperoleh pendidikan.

Pembangunan pendidikan Sumatera Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional, harus mampu menyandingkan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang memprioritaskan pada kebijakan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dari hasil penyandingan arah kebijakan pengembangan pendidikan daerah yang digariskan dalam RPJM Propinsi Sumatera Barat 2006-2010, serta arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, rumusan arah kebijakan pengembangan pendidikan Sumatera Barat yang bersifat strategis.

  1. Pemerataan dan Perluasan Akses :    

  1. Memperluas akses bagi anak 0-6 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan Sekolah Dasar.

  2. Menghapus/mengurangi hambatan biaya (cost barrier) melalui pemberian beasiswa, dan intensitas Program PKPS BBM Bidang Pendidikan, khususnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dipungut oleh sekolah bagi anak-anak-anak dari keluarga miskin / kurang mampu.

  3. Menyelenggarakan SD-SMP Satu Atap, bagi daerah terpencil yang penduduknya jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Selain itu dilakukan juga upaya memaksimalkan fasilitas yang ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD-SD yang ada diwilayah layanannya (catchment area) serta menggabungkan SD-SD yang sudah tidak efisien lagi.

  4. Memperluas akses bagi anak usia 7-18 tahun untuk memdapatkan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, baik melalui pembangunan USB atau RKB, disamping meningkatkan keterlayanan pendidikan anak yang memiliki kelainan fisik.

  5. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan daerah. Perlauasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Pelaksanan program tes intelegensi, bakat dan minat siswa kelas III SMP/MTs dimaksudkan agar anak diberikan bekal atau rekomendasi untuk dapat memilih sekolah menengah sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

  6. Memperluas kesempatan sepanjang hayat bagi penduduk dewasa, dengan meteri kurikulum dititik beratkan pada kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat melalui program-program berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan nonformal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan non formal.

  7. Memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang berkelainan fisik, hal ini penting diperhatikan, mengingat bedasarkan PP. N0.25 Tahun 2001, penanganan anak-anak berkelainan fisik melalui pendidikan Luar Biasa (PLB) merupakan kewenangan wajib dan tugas pokok propinsi.

  8. Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi yang dititikberatkan pada program-program pemberian beasiswa bagi lulusan SMA/MA dari keluarga kurang mampu untuk dapat memasuki PTN ternama termasuk universitas-universitas Islam di luar negeri.

2.   Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.  

  1. Pengembangan guru sebagai profesi merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi. Kebijikan strategis diharapan seluruh guru telah mengikuti program sertifikasi baik yang dibiayai melalui dana APBN maupun dana APBD Propinsi dan Kab/Kota.

  2. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Ketentuan undang-undang mengisyaratkan bahwa pendidikan guru minimal setingkat diploma empat atau S1 mengharuskan pendidikan guru memenuhi ketentuan ini. Melalui program penyetaraan guru diharapkan seluruh guru kita memiliki kualifikasi ijazah yang lebih baik.

  3. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan  merupakan kegiatan strategis yang ditujukan untuk merehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak. Dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan. Penyedian fasilitas belajar dan mengajar yang berhubungan dengan pendidikan dimaksudkan, untuk mendapat kondisi ideal rasio fasilitas sesuai dengan standar pendidikan nasional.

  4. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal, nasional maupun intenasional, dilaksanakan secara bertahap baik ditingkat propinsi maupun tingkat kab/kota. Program strategis diharapkan pada setiap daerah kab/kota memiliki sekolah berbasis keunggulan lokal, nasional maupun internasional. Khusus untuk SMK sekolah berbaisis keunggulan ditandai dengan adanya hubungan kerjasama yang teraplikasi dengan baik dengan dunia usaha/dunia industri di tingkat nasional maupun internasional.

  5. Pengembangan keilmuan, riset dan teknologi merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang ditandai dengan peningkatan daya saing guru dan siswa pada iven-iven nasional mapun internasional.

3.   Penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.  

  1. Program strategis mendorong kebijakan lembaga agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diharapkan adanya perbaikan dan pembenahan birokrasi pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat luas, melalui penyelenggaraan pendidikan yang domokratis tampa membedakan suku, agama dan warna kulit.

  2. Mengupayakan pengelolaan pendidikan di tingkat propinsi maupun kab/kota dengan menggunakan pendekatan menyeluruh dan bebas dari korupsi, kolusi maupun nepoteisme. Strategi pengelolaan pendidikan yang menyeluruh dengan ciri-ciri :

B.     VISI DAN MISI PENDIDIKAN SUMATERA BARAT.  

Guna menghadapi ketatnya persaingan kebutuhan kompetensi ditingkat nasional maupun global, Pemerintah Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan pembangunan sumber daya manusia masyarakat Sumatera Barat yang berkualitas sebagai agenda utama pembangunan daerah. Sektor pendidikan menjadi sangat dominan dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Untuk kepentingan ini Pemerintah Sumatera Barat telah menyusun visi pendidikan Sumatera Barat 2006-2010.

Visi pendidikan ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat 2006-2010. Rumusan visi pendidikan dimaksud adalah, Mewujudkan Pendidikan Yang Mampu Membangun Masyarakat Sumatera Barat yang cerdas komprehensif dan kompotitif.

Dari rumusan visi ini, yang dimaksud dengan masyarakat Sumatera Barat yang cerdas, adalah masyarakat yang memiliki kecerdasan komprehensif dan kompotitif,  artinya meliputi cerdas spiritual, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Misi pendidikan meliputi :

  1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu ;

  2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini hingga akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar ;

  3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas pendidikan untuk membentuk kepribadian yang bermoral ;

  4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global ;

  5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

C.      TUJUAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI 5 TAHUN KEDEPAN.

Tujuan dan sasaran program-program pokok Dikdasmen Sumatera Barat yang bersifat starategis 5 tahun kedepan, meliputi :

1.   PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES.

  1. Penyedian sarana / prasarana PAUD.
    Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterlayanan anak usia dini pada pendidikan TK,  dengan target APK yang ingin dicapai sampai tahun 2010 sebasar 45 %, keadaan sekarang 23,69 %, melalui pembangunan USB TK dengan target 1 TK negeri untuk 1 Kecamatan. Program lain adalah pengembangan lembaga TPA / Taman Pendidikan Anak, KB / Kelompok Belajar serta peningkatan Posyandu sebagai lembaga alternatif lembaga PAUD yang murah dan terjangkau oleh masyarakat luas.

  2. TK-SD dan SD-SMP Satu Atap.
    Guna mengatasi kelebihan daya tampung SD di Sumatera Barat, dengan kondisi rata-rata siswa per kelas 23 orang, menjadi 36 orang  per kelas pada tahun 2010, perlu diprogramkan TK-SD dan SD-SMP satu atap guna mentasi kekurangan lahan pembangunan USB TK maupun SMP, dengan memanfaatkan sejumlah ruang kelas SD yang mengalami kekurangan siswa.

  3. Penyedian sarana / prasarana SMP.
    Untuk mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) satuan pendidikan SMP/MTs sebesar 80 % pada tahun 2010, kondisi sekarang 69.02 %, perlu penambahan USB dan RKB SMP, khususnya pada daerah kabupaten dengan APM dibawah rata-rata Sumatera Barat. Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunann USB dan RKB SMP ini, maka masalah pendanaan diatasi melalui sharing dana antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab/Kota.

  4. Penyedian sarana / prasarana Sekolah Menengah.
    Terget APM Sekolah Menengah Sumatera Barat 2010 sebesar 70 %, kondisi sekarang 48.83 %, diperlukan pembangunan USB SMA dan SMK, dengan tetap memperhatikan adanya keseimbangan mewujutkan kondisi ideal jumlah SMA dengan SMK.

  5. Penyedian sarana / prasarana PLB.
    Untuk mencapai tingkat keterlayanan anak usia sekolah penyandang cacat mencapai angka 35 % pada tahun 2010, diperlukan peningkatan jumlah PLB, khususnya pada daerah-daerah yang belum memiliki PLB, sedangkan di daerah perkotaan diharapkan peningkatan jumlah SLB swasta.

  6. Pemberian bea siswa / bantuan biaya pendidikan.
    Pada tahun 2010 diharapkan angka putus sekolah SD, SMP dan Sekolah dapat ditekan sampai 0 %, dan angka melanjutkan pada setiap jenjang pendidikan mencapai 100 %, maka intensitas pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus ditingkatkan.

  7. Peningkatan intensitas dan pengasawan pemanfaatan dana BOS dan BKM.
    Dengan tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam penyedian anggaran pendidikan di sekolah, itensitas dan pengawasan pemanfaatan dana BOS dan BKM perlu ditingkatkan, sehingga akses anak untuk bersekolah dapat terbuka seluas-luasnya melalui pengurangan biaya pendidikan yang menjadi tanggungjawab orang tua siswa.

  8. Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi.
    Perluasan akses bagi anak-anak lulusan SMA dari keluarga kurang mampu memasuki 5 perguruan tinggi nasional terkemuka serta Universitas Kairo pada tahun 2010 diharapkan dapat mencapai angka 10 %, diperkirakan pada saat Ini baru terlayani sebasar 3,7 %, untuk itu intensitas pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak ini terus ditingkatkan.

2.   PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING.

  1. Peningkatan kondisi ruang kelas layak pakai.
    Upaya peningkatan mutu pendidikan, harus dibarengi dengan penyedian ruang kelas yang layak pakai, sehingga PBM dapat dilaksanakan dengan baik dan nyaman. Kebutuhan rehabilitasi ruang kelas merupakan masalah yang substansial, maka ditergetkan pada tahun 2009 seluruh ruang kelas SD, SMP, SMA dan SMK dalam kondisi layak pakai, untuk itu pada tahun 2007 segera akan dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas  melalui sharing dana antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota.

  2. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
    Pada tahun 2009 diharapkan 25 % guru SD sudah berpendidikan Diploma IV atau S1, sedangkan untuk guru SMP, SMA dan SMA dengan kualifikasi Diploma IV atau S1 sebesar 100 %. Upaya peningkatan kualifikasi guru yang sudah dimulai tahun 2006, dan lebih diintensifkan pada tahun 2007 yang dibiayai melalui sharing dana pemerinah pusat, propinsi dan kab/kota.

  3. Intensitas peningkatan hasil UN.
    Program-program peningkatan hasil UN untuk SMA sudah dimulai tahun 2006, sedangkan pada tahun 2007 ditingkatkan lagi untuk satuan pendidikan SMP dan MTs. Program yang langsung berhubungan dengan peningkatan hasil UN ini adalah pemberian insentif bagi guru-guru yang melaksanakan program jam tambahan / remedial, serta pelaksanaan Pra UN.

  4. Tes IQ, bakat dan minat siswa kelas III SMP dan MTs.
    Program ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada orang tua dan anak dalam memilih program studi Sekolah Menengah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak. Dengan demikian anak akan dapat meningkatkan perhatiannya dalam belajar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

  5. Penyedian sarana, fasilitas PBM dan buku pokok.
    Ketersedian sarana dan fasilitas pendidikan sampai tahun 2010 tetap menjadi perhatian. Fasilitas dimaksud meliputi penyedian peralatan laboratorium, peralatan praktek SMK. Sedangkan penyedian buku untuk Pendidikan Dasar diprioritaskan pada penyedian buku muatan lokal dan budi pekerti, sedangkan untuk Sekolah Menengah diprioritaskan penyedian buku pokok.

  6. Peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan.
    Program-program yang bersifat peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan terus dilakukan sampai tahun 2010, antara lain melalui uji kompetensi guru, Diklat Profesional, action Riset dan program lainnya.

3.    PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK.

  1. Pengembangan pengelolaan Sistem Akuntasi Instansi.

  2. Peningkatan advokasi, sosialisasi / pemasyarakatan program-program pendidikan.

  3. Penyedian dan intensitas sistim pendataan dan penyusunan program melalui efektifitas Simstem Informasi Manajemen dan Education Manajemen Information Systems antara propinsi dan kabupaten/kota.

  4. Pengembangan kapasitas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

  5. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel

D.   INDIKATOR KEBERHASILAN/MILESTONES.

Indikator keberhasilan/milestones merupakan pedoman dasar dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program. Dengan membandingkan indikator kondisi saat ini (tahun 2006) dan kondisi apa yang kita harapkan pada tahun 2010, kita dapat menetapkan program-program pokok strategis guna mencapai indikator keberhasilan dimaksud.

1.     Pemerataan dan Perluasan Akses.

No

Kondisi Tahun 2006

Kegiatan Pokok Strategis

Indikator Keberhasilan /Milestones

1

Keterlayanan anak Usia 0-3 th, di TPA 0.92 %, dan usia 3-4 th, di KB 2.9 % serta APK TK 27.48 %

Penyelenggaraan TPA, dan KB berbasis nagari serta pembangunan RKB TK

  • Keterlayanan usia 0-3 th di TPA 2.22 %

  • Keterlayanan usia 3-4 th, di KB 6.94 %

  • APK TK 45 %

2

Inefisiensi SD, ditandai rasio siswa/sekolah 161 dan siswa/kelas 23.

 

Penyelenggaraan TK-SD,SD-SMP Satu Atap, dan Regruping SD yang kekurangan siswa

  • Rasio siswa/sekolah 200

  • Rasio siswa/kelas 36

 

3

APM SMP/MTs/Paket B sebesar 69.44 %, terdapat 79.301 anak usia 13-15 th, belum bersekolah di SMP/sederajat  

Pembangunan USB/RKB SMP, Penyelenggaraan SMP Terbuka, Intensitas program BOS serta beasiswa SMP

  • APK SMP/MTs/Pk.B 99 %

  • APM SMP/MTs/Pk.B 80 %  

4

Lebih separoh atau 52.29 % anak usia 16-18 tahun belum bersekolah di SMA/sederajat

Pembangunan USB/RKB SMA dan SMK dengan tetap memperhatikan rasio SMA : SMK

  • APK SM 99 %

  • APM SM 65 %

5

Disparitas APK

  • SD/MI 10.17

  • SMP/MTs 32.47 %

  • SM 67.55 %  

Mengurangi kesejangan mutu antar Skl, daerah  sehingga terjadi pemerataan siswa

Disparitas APK

  •    SD/MI 5.12 %

  •    SMP/MTs 20.87 %

  •    SM 39.53 %

6

Keterlayanan anak menyandang cacat di SLB 22.76 %

Pembangunan USB SLB, dan sosialisasi PLB bagi orang tua dan masyarakat  
 

Keterlayanan anak penyandang cacat 47.55 %

7

Rasio Sekolah

  • SD : SMP = 4,82

  • SMP : SM = 1.57

  • SMA : SMK = 1.43  

Pemetaan sekolah dan skala prioritas USB pada daerah Kabupaten

Rasio Sekolah

  •    SD : SMP = 3

  •    SMP : SM = 1.5

  •    SMA : SMK = 1

 
  1.   Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

No

Kondisi Tahun 2006

Kegiatan Pokok Strategis

Indikator Keberhasilan /Milestones

1

Rata-rata US SD 6.31

  • Program pengayaan bagi kelas 6

  • Pra US dgn sistem kompeterisasi

Rata-rata US SD 6.5

2

Rata-rata UN SMP/MTs 6.24

  • Program remedial/ Pengayaan SMP

  • Insentif bagi guru     Kls 3 SMP

  • Pra UN SMP  

Rata-rata UN SMP/MTs 7.24

3

Rata-rata UN SMA/MA/SMK 6.49

  • Program remedial SMA/SMK

  • Insentif bagi guru Kls 3 SMA/SMK

  • Pra UN SMA/MA/MTs  

Rata-rata US SMA/MA /SMK 7.83

4

0 % guru mengikuti program kegiatan sertifikasi guru  
 

Program sertifikasi guru secara bertahap

100 guru mengikuti program sertifikasi dan ada tindaklanjut pembinaan

6

Kualifikasi pendidikan guru dibawah diploma IV/ S1 :

  • Guru SD 89.20 %

  • Guru SMP 49.94 %

  • Guru SMA 15.90%

  • Guru SMK 18.45 %  

Program penyetaraan guru secara bertahap

Kualifikasi pendidikan guru Setara diploma empat/S1  

  • Guru SD 25 %

  • Guru SMP 100 %

  • Guru SMA 100 %

  • Guru SMK 100 %

7

Kondisi ruang kelas Rusak sedang/berat :

  • SD 13.944 ruang

  • SMP 1.525 ruang

  • SMA /MA/SMK

  • 684 ruang  

Perbaikan/rehabilitasi Ruang kelas rusak secara bertahap

Kondisi ruang kelas baik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK dan layak pakai  100 %  

8

% ketersedian ruang Pustaka :

  • SD  10.55 %

  • SMP 79.71 %

  • SMA 58.07 %

  • SMK 50.62 %

Rahablitasi dan pembangunan ruang pustaka secara bertahap

% SD, SMP, SMA dan SMK memiliki ruang pustaka yang presentattif

9

Rasio Buku Pokok

  • SD/MI  1 : 8

  • SMP/MTs 1 : 6

  • SMA/MA/SMK 1 : 6  

Penyedian buku secara bertahap baik melalui dana APBN/APBD I,II maupun dana BOS

Rasio Buku Pokok : siswa untuk seluruh sekolah 1 : 1

10

Ketersedian alat bantu pelajaran SD, SMP, SMA dan SMK relatif sangat terbatas

 

Penyedian alat bantu pelajaran secara bertahap

Minimal 75 % sekolah memiliki alat bantu pelajaran

11

Relevansi pendidikan ditandai dengan :  

  • Rasio siswa SMA : SMK 67 : 33

  • Jurusan IPS SMA Sangat dominan

  • Kurikulum mata pelajaran muatan lokal Dikdas yang belum adptif  

  • Tes IQ, bakat,minat     Sis. kls III SMP/MTs

  • Peningkatan analisis penjurusan siswa

  • Peningkatan analisis

  • Kebutuhan Mulok

  • Rasio siswa SMA : SMK  40 : 60

  • Penjurusan sesuai IQ, bakat, dan minat anak

  • Mulok sesuai kebutuhan    daerah

 

  1. Pengutan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

No

Kondisi Tahun 2006

Kegiatan Pokok Strategis

Indikator Kebrehasilan Milestones

1

Proses penetapan kebijakan pendidikan relatif belum representatif, ditandai masih terbatasnya keikutsertaan berbagai pihak    
 

Melakukan reformasi proses penyusunan rencana pendidikan yang bersifat akomodatif

Terwujudkan fungsi kelembagaan pendidikan propinsi sebagai fasilitator penyusunan rencana pendidikan kab/kota

2

Relatif masih ditemukan permasalahan pemanfaatan anggaran pendidikan

Meningkatkan pengendalian pelaksanan program melalui pengawasan pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan berlaku    
 

Relatif tidak ditemukan lagi masalah dalam pemanfaatan anggaran negara.

E.     RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI (ME).

Sistem pemantauan dan evaluasi (ME) merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan RPDP Sumatera Barat 2006-2010. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian antara rencana dengan pelaksanaan serta pencapaian terget keberhasilan. Oleh kerena itu kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dikadasmen dilakukan oleh unsur jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat yang bersifat interen, serta unsur pemantau independen dari luar lingkungan Dinas Pendidikan.

1.   Prinsip Pelaksanaan.

Guna mendapatkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dikdasmen yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendapatkan perbaikan pelaksanaan program, harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar antara lain :

  1. Kejelasan tujuan program Dikdasmen yang tertuang dalam dokumen RPDP Sumatera Barat 2006-2010.

  2. Dilakukan secara objebtif, artinya harus ada unsur independen diluar jajaran Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.

  3. Dilakukan secara terbuka (transparan).

  4. Mencakup seluruh objek, mulai dari pemantauan dan evaluasi pendataan, penyusunan program, pelaksanaan program sampai pada kegiatan pelaporan.

        2.  Materi pemantauan dan evaluasi dari berbagai unsur.

  1. Unsur Jajaran Dapartemen/Dinas Pendidikan.
     

  2. Unsur independen.
     

  3. Pengaturan waktu kegiatan monitoring dan evaluasi.
     

  4. Pamantauan yang bersifat kegiatan tahunan.

  5. Pemantauan yang bersifat strategis.