BAB I

WACANA SEPUTAR PENDIDIKAN

 


1.1. Perbandingan sistem pendidikan tradisional dengan modern.

1.2. Konsep pendidikan desentralisasi dan de-berlinasi

1.3. Restrukturisasi pendidikan

1.4. Pradigma baru pengajaran

1.5. Agenda reformasi pendidikan 


1.5. Agenda Reformasi Pendidikan

 

Sejarah perkembangan ekonomi di banyak negara industri telah membuktikan tesis human investment, pentingnya peran kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Berdasarkan tesis tersebut telah muncul strategi pembangunan yang dikenal dengan istilah human-reseources based economic development, yang telah dipraktekkan dan mengantar negara-negara, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapore menjadi negara-negara industri baru.

 

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memegang peran yang penting. Sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa hanya akan lahir dari sistem pendidikan yang berdasarkan filosofis bangsa itu sendiri. Sistem pendidikan cangkokan dari luar tidak akan mampu memecahkan problem yang dihadapi bangsa sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk melahirkan suatu sistem pendidikan nasional yang berwajah Indonesia dan berdasarkan Pancasila harus terus dilaksanakan dan semangat untuk itu harus terus menerus diperbaharui.

 

Tantangan utama bangsa Indonesia dewasa ini dan di masa depan adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji bagaimana kualitas pendidikan kita dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagaimana diharapkan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif, efisien, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global ini.

 

A. Kecenderungan Globalisasi

 

Proses globalisasi akan terus merebak. Tidak ada satu wilayahpun yang dapat menghindari dari kecenderungan perubahan yang bersifat global tersebut, dengan segala berkah, problem dan tantangan-tantangan yang menyertainya. Pembangunan pendidikan harus mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan global yang akan terjadi. Beberapa kecenderungan global yang perlu untuk diantisipasi oleh dunia pendidikan antara lain adalah: Pertama, proses investasi dan re-investasi yang terjadi di dunia industri berlangsung sangat cepat, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat pula pada organisasi kerja, struktur pekerjaan, struktur jabatan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, praktek pendidikan tradisional berubah sangat lambat, akibatnya mismacth education and employment cenderung semakin membesar.

 

Kedua, perkembangan industri, komunikasi dan informasi yang semakin cepat akan melahirkan "knowledge worker" yang semakin besar jumlahnya. Knowledge worker ini adalah pekerjaan yang berkaitan erat dengan information processing.

 

Ketiga, berkaitan dengan dua kecenderungan pertama, maka muncul kecenderungan bahwa pendidikan bergeser dari ide back to basic ke arah ide the forward to future basics, yang mengandalkan pada peningkatan kemampuan TLC (how to think, how to learn and how to create). How to think menekankan pada pengembangan critical thinking, how to learn menekankan pada kemampuan untuk bisa secara terus menerus dan mandiri menguasai dan mengolah informasi, dan how to create menekankan pada pengembangan kemampuan untuk dapat memecahkan berbagai problem yang berbeda-beda.

 

Keempat, berkembang dan meluasnya ide demokratisasi yang bersifat substansi, yang antara lain dalam dunia pendidikan akan terwujud dalam munculnya tuntutan pelaksanaan school based management dan site-specific solution. Seiring dengan itu, karena kreatifitas guru, maka akan bermunculan berbagai bentuk praktek pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain, yang kesemuanya untuk menuju pendidikan yang produktif, efisien, relevan dan berkualitas.

 

Kelima, semua bangsa akan menghadapi krisis demi krisis yang tidak hanya dapat dianalisis dengan metode sebab-akibat yang sederhana, tetapi memerlukan analisis system yang saling bergantungan.

 

Kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas menuntut kualitas sumber daya manusia yang berbeda dengan kualitas yang ada dewasa ini. Muncul pertanyaan mampukah praktek pendidikan kita menghasilkan lulusan dengan kualitas yang memadai untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan di atas?

 

B. Praktek pendidikan dewasa ini

 

Orientasi pendidikan suatu bangsa akan menunjukkan bagaimana praktek pendidikan berlangsung, dan pada tahap berikutnya akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan kualitas lulusan yang ditelorkan oleh praktek pendidikan tersebut. Setiap orientasi pendidikan dapat dikaji berdasarkan empat dimensi yang ada, yakni dimensi status anak didik, dimensi peran guru, dimensi materi pengajaran dan dimensi manajemen pendidikan. Masing-masing dimensi mempunyai dua kutub ekstrim yang terentang secara kontinyu.

 

Dimensi status anak didik terentang dari anak didik berstatus sebagai obyek atau klien dan anak didik berstatus sebagai subyek atau sebagai warga dalam pendidikan. Dimensi orientasi pendidikan kedua adalah fungsi guru. Dimensi ini terentang dari kutub fungsi guru sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktrinator sampai pada kutub lain guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pendidikan. Dimensi yang ketiga adalah materi pendidikan, yang memiliki rentang dari materi bersifat materi oriented atau  subject oriented sampai problem oriented. Dimensi keempat, manajemen pendidikan terentang dari manajemen yang bersifat sentralistis sampai manajemen yang bersifat desentralistis atau school-based management.

 

Orientasi pendidikan kita cenderung memperlakukan peserta didik berstatus sebagai obyek atau klien, guru berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktrinator, materi bersifat subject oriented, manajemen bersifat sentralistis. Orientasi pendidikan yang kita pergunakan tersebut menyebabkan praktek pendidikan kita mengisolir diri dari kehidupan yang riil yang ada di luar sekolah, kurang relevan antara apa yang diajarkan dengan kebutuhan dalam pekerjaan, terlalu terkonsentrasi pada pengembangan inteiektual yang tidak berjalan dengan pengembangan individu sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkepribadian. Proses belajar mengajar didominasi dengan tuntutan untuk menghafalkan dan menguasai pelajaran sebanyak mungkin guna menghadapi ujian atau test, di mana pada kesempatan tersebut anak didik harus mengeluarkan apa yang telah dihafalkan.

 

Akibat dari praktek pendidikan semacam itu muncullah berbagai kesenjangan yang antara lain berupa-kesenjangan akademik, kesenjangan okupasional dan kesenjangan kultural. Kesenjangan akademik menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah tidak ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini disebabkan karena guru tidak menyadari bahwa kita dewasa ini berada pada masa transisi yang berlangsung dengan cepat, dan tetap memandang sekolah sebagai suatu insitusi yang berdiri sendiri yang bukan merupakan bagian dari masyarakatnya yang tengah berubah. Di samping itu, praktek pendidikan kita bersifat melioristik yang tercermin seringnya perubahan kurikulum secara erratic. Ditambah lagi, banyak guru yang tidak mampu mengaitkan mata pelajaran yang diajarkan dengan fenomena sosial yang dihadapi masyarakat. Akibatnya guru terus terpaku pada pemikiran yang sempit. Terbatasnya wawasan para guru dalam memahami fenomena-fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat menyebabkan mereka kurang tepat dan kurang peka dalam mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan, akibatnya mereka kehilangan gambaran peta pendidikan & kemasyarakatan secara komprehensif. Kesenjangan okupasional, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memang bukanlah sernata-mata disebabkan oleh dunia pendidikan sendiri. Melainkan, juga ada faktor yang datang dari dunia kerja. Sedangkan, kesenjangan kultural ditunjukkan oleh ketidakmampuan peserta didik memahami persoalan-persoalan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi bangsanya di masa depan. Kesenjangan kultural ini sebagai akibat sekolah-sekolah tidak mampu memberikan kesadaran kultural-historis kepada peserta didik.

 

Peserta didik kita tidak memiliki historical-roots dan culturalroot dari berbagai persoalan yang dihadapi. John Simmon dalam bukunya Better Schools sudah memprediksi bahwa hasil pendidikan tradisional semacam itu hanya akan melahirkan lulusan yang hanya pantas jadi pengikut bukannya jadi pemimpin. Jenis kerja yang mereka pilih adalah kerja yang sifatnya rutin dan formal, bukannya kerja yang memerlukan inisiatif, kreatifitas dan entrepreneurship.

 

Sudah barang tentu dengan kualitas dasar sumber daya manusia tersebut di atas, bangsa Indonesia sulit untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat adanya kecenderungan global.

 

C. Reformasi pendidikan suatu keharusan?

 

Reformasi pendidikan ditujukan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan guru dan murid untuk mencapai prestasi pendidikan sebagaimana diharapkan. Dengan reformasi pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan struktur dan kondisi yang memungkinkan munculnya komitmen dan kemampuan tersebut di atas. Oleh karena itu, reformasi yang dilakukan harus mencakup tiga aspek dalam pendidikan: aspek organisasi dan kultur sekolah, aspek pekerjaan guru dan aspek interaksi sekolah dan masyarakat.

 

Dominasi birokrasi dan kontrol politik yang berlebih-lebihan dari pusat atas sekolah dan proses belajar-mengajar melahirkan organisasi dan kultur sekolah yang tidak mendukung proses pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Organisasi sekolah yang bersifat birokratis sentralistis cenderung menimbulkan rigiditas dalam proses pendidikan, karena pendidikan diperlakukan secara klasikal dan mekanistis sebagai suatu industri yang bisa dilaksanakan dengan instruksi dari pusat. Birokrasi dan sentralisasi dalam pendidikan telah menimbulkan kultur birokratis di lingkungan sekolah. Kepala sekolah lebih setia berkorban bagi pejabat atasannya dari pada memperjuangkan nasib para guru. Demikian pula guru lebih patuh mengikuti pendapat kepala sekolah dari pada memperjuangkan nasib peserta didiknya. Organisasi sekolah yang bersifat birokratis sentralistis  dan  kultur sekolah  otoriter  birokratis telah  gagal  melaksanakan transmisi pengetahuan, sikap dan pola pikir peserta didik untuk mengantisipasi baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia perguruan tinggi.

 

Oleh karena itu, organisasi sekolah perlu direformasikan ke dalam organisasi sekolah yang mendasarkan school-based management atau site-specific solutions agar muncul berkembangnya budaya dialog profesional di lingkungan sekolah-sekolah.

 

Organisasi sekolah yang berwajah lokal dalam kegiatannya senderung senantiasa mendasarkan pada consensus lewat dialog dan diskusi yang terbuka dan seimbang. Dalam kaitan ini, jabatan kepala sekolah yang selama ini ditunjukkan oleh pemerintah perlu diganti dengan kepala sekolah yang mungkinkan sekolah sebagai suatu lembaga yang relatif otonom dari kekuatan politik. Kerja kepala sekolah beserta staf administrasi merupakan tim yang demokratis jika orang tua murid dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan sebagai anggota bukan sebagai klien. Guru akan dapat mengajar dengan lebih baik dan peserta didik akan dapat belajar di sekolah lebih baik pula apabila kepala sekolah bertindak sebagai seorang pemimpin pendidik daripada sebagai manajer. Begitu pula proses belajar-mengajar akan lebih "bergairah dan hidup" apabila kultur sekolah demokratis dengan mengundang partisipasi dari segenap warga sekolah.

 

Organisasi dan kultur sekolah sebagaimana dikemukakan di atas cenderung mengembangkan kerja guru tidak semata-mata sebagai kerja individu melainkan sebagai 'kerja tim, yang memiliki berbagai tugas yang harus dikerjakan bersama. Banyak bukti menunjukkan bahwa sekolah-sekolah akan dapat berjalan dengan lebih baik apabila guru-guru diorganisir dalam suatu tim yang masing-masing anggota memiliki peran yang sederajat, otonom, saling menghormati, dan saling membantu, dari pada guru diorganisir berdasarkan pada otoritas yang bersifat hirarkhis. Bentuk kerja tim akan merupakan suatu keluarga yang satu sama lain memiliki hubungan yang akrab dan masing-masing saling membantu bekerjasama untuk mencapai keberhasilan bagi kesemuanya. Di antara anggota keluarga memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, sehingga interaksi dan dialog menjadi bersifat alami.

 

Diibaratkan keluarga yang demokratis, sebagai orang tua guru dilihat sebagai pemegang dan penjaga nilai-nilai yang diperlukan bagi kehidupan keluarga tersebut, lewat mata pelajaran yang disampaikan dan interaksi dialog. Interaksi sebagai seorang guru tetap dijaga dalam sekolah yang demokratis. Guru memiliki kebebasan akademik untuk mencari dan mengkaji pengetahuan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Demikian pula, guru sebagai orang tua dalam keluarga memiliki wewenang untuk menganulir keputusan yang bertentangan dengan demokrasi.

 

D. Pekerjaan dan kondisi guru

 

Pekerjaan guru dilaksanakan di ruang kelas yang terisolir. Hal ini membawa konsekuensi meski guru menghadapi peserta didik, tetapi tidak memiliki kolega, dalam arti kolega yang bisa mengamati dan diajak dialog berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan. Guru hampir menghabiskan seluruh waktunya dengan peserta didik di ruang-ruang kelas, sehingga interaksi antar guru sangat minimal dan terbatas. Kurang adanya dialog antar mereka menyebabkan guru merupakan individu yang harus senantiasa mengisi dan mengembangkan dirinya sendiri. Apabila antar guru sempat berdialog, mereka jarang membicarakan persoalan yang dihadapi berkaitan dengan tugas-tugas profesional mereka. Inilah yang membedakan profesi guru dan profesi yang lain. Kalau dokter ketemu dokter mereka berdialog tentang penyakit yang melanda suatu daerah atau temuan-temuan teknik pengobatan baru. Kalau arsitek ketemu arsitek mereka membicarakan bagaimana teknik bangunan yang mutakhir. Sebaliknya, kalau guru ketemu guru, mereka berdialog tentang kredit kendaraan mereka atau potangan gaji yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian dapat dikatakan kultur kerja guru bersifat sangat individualistis dan non collaborative.

 

Pekerjaan dan kondisi guru erat berkaitan dengan aspek organisasi dan kultur sekolah. Organisasi dan kultur sekolah memberikan kesempatan bagi guru untuk berperilaku berbeda dari apa yang sudah ditentukan. Kalau ada guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, akan dihambat oleh kondisi sekolah. Karena otonomi guru sangat terbatas, mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi monoton, kaku dan membosankan. Dengan kata lain, organisasi dan kultur sekolah menimbulkan guru tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan untuk mengelola proses belajar-mengajar. Ditambah lagi, gaji kecil dan status sosial di masyarakat rendah.

 

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pekerjaan guru tidak menarik bagi individu-individu yang berbakat dan memiliki otak cemerlang. Mereka, guru-guru muda yang semula memiliki semangat mengembangkan misi intelektual setelah beberapa tahun kehilangan semangat dan akhirnya menjadi guru tanpa inspirasi, berperilaku rutin dan penuh keputusan. Organisasi dan kultur sekolah cenderung mendorong ke proses pemfosilan intelektual dengan membunuh kreatifitas intelektual di kalangan guru.

 

Keadaan sekolah menjadi bertambah buruk karena guru oleh birokrat kantoran dianggap hanya sebagai pelaksana kurikulum, penjaga peserta didik, tidak memiliki inspirasi dan kreatifitas dan kemandirian sebagai seorang individu. Para guru diperlakukan layaknya sebagai robot.

 

Pekerjaan guru memerlukan kemampuan intelektual dan mempergunakan emosi. Jika emosi guru terkuras oleh hal-hal yang sesungguhnya bersifat non akademik, beban pekerjaan administrasi yang menumpuk, kekurangan waktu untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dan ditambah lagi dukungan untuk memperkuat kemampuan intelektual mereka sangat lemah, maka kecil kemungkinan proses pendidikan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

 

Kondisi minimal yang diperlukan adalah guru harus memiliki waktu untuk merencanakan pengajaran, melaksanakan pengajaran, mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kritik, komentar dan saran-saran baik dari kolega di sekolah atau di luar sekolah. Di samping itu, guru harus dipandang sebagai individu yang memiliki tanggung jawab penuh dalam proses belajar mengajar, sebagai  individu yang  mampu  memikirkan dan  melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan peserta didik, sebagai individu yang mampu membuat sesuatu guna meningkatkan kualitas pendidikan.

 

Apabila sekolah, kepala sekolah dan guru, diberi otonomi yang lebih besar dalam menjalankan proses pendidikan, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Mereka akan memiliki kebanggaan atas sukses dicapai dan sebaliknya mereka merasakan kepedihan yang mendalam akan kegagalan yang dialami peserta didiknya. Hal ini akan menimbulkan komitmen untuk bekerja memberikan yang terbaik.

 

Meningkatnya otoritas yang dimiliki guru untuk mengendalikan proses pendidikan, memungkinkan mereka menggunakan seluruh kemampuan profesional dan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Guru tidak harus bekerja dengan mendasarkan pada petunjuk teknis yang diberikan oleh aparat yang lebih tinggi yang dalam banyak hal bersifat teoritis, melainkan guru memilik kebebasan untuk melaksanakan tugas dengan cara yang mereka anggap paling tepat, paling efisien dan paling baik. Dengan memiliki kesempatan untuk menerapkan teknik-teknik yang mereka anggap baik akan dapat meningkatkan efisiensi kerja guru. Guru akan melaksanakan pengajaran yang menekankan pada pemahaman yang bermakna dan pembelajaran yang otentik (authentic learning) daripada pengajaran yang hanya mentransfer pengetahuan untuk dihafalkan. Demikian pula guru dapat diharapkan mengupayakan bahwa apa yang diajarkan dapat difahami oleh semua murid sehingga keberhasilan untuk semua murid tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan demikian, pemberian otonomi pada sekolah akan dapat diharapkan meningkatkan kemampuan tehnis guru.

 

E. Keterkaitan sekolah dan masyarakat

 

Sekolah harus selalu mengembangkan kultur yang dapat mendukung proses belajar mengajar lebih baik. Sayangnya pembaharuan pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini terlalu menekankan pada aspek teknis, fungsional dan individualistik tanpa menyentuh sedikitpun aspek kultur sekolah ini. Model ini dipengaruhi oleh ide bahwa sekolah sebagai suatu perusahaan atau industri yang melayani kebutuhan individu. Oleh karena itu pendidikan semacam itu akan bersifat fragmented yang satu dengan yang lain terpisah tidak ada kesatuan, dan melihat sekolah sebagai sesuatu yang berdiri sendiri bukan merupakan bagian dari masyarakat sekitar. Akibatnya, hubungan dan interaksi antara sekolah dan masyarakat sekitar tidak pernah terjadi. Hal ini berarti sekolah telah menelantarkan sumber belajar yang sangat bermanfaat dan bermakna bagi proses belajar mengajar.

 

Oleh karena itu, salah satu aspek dalam sekolah yang perlu direformasi adalah hubungan sosial di antara warga sekolah termasuk orangtua murid dan masyarakat sekitar. Partisipasi orangtua dan masyarakat dalam kehidupan sekolah akan merupakan modal pokok dalam proses pendidikan. Sekolah harus menjadikan dirinya bagian dari kemasyarakatan. Setiap kegiatan sekolah adalah merupakan kegiatan masyarakat sekitar, sebaliknya setiap kegiatan masyarakat merupakan kegiatan sekolah.

 

Hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar ini ditujukan untuk mencapai dua hal: Pertama, sekolah memiliki komunitas peserta didik yang berdomisili tidak terlalu jauh dari sekolah. Dengan demikian, akan terjadi proses rayonisasi berdasarkan domilisi. Dengan adanya rayonisasi fungsional ini akan menimbulkan sinkronisasi antara kegiatan sekolah dengan kegiatan kemasyarakatan, sehingga peserta didik bisa belajar dan menyerap kehidupan dari masyarakatnya. Kedua, dengan adanya rayonisasi fungsional tersebut akan muncul kaitan emosional antara masyarakat dengan sekolah. Ketiga, adanya kaitan emosional ini akan mengundang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada urmumnya dan dalam pemberdayaan pendidikan pada khususnya.

 

F. Strategi reformasi

 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, reformasi pendidikan yang dilakukan diarahkan untuk merubah organisasi dan kultur sekolah, pekerjaan guru dan keterkaitan sekolah dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengembangkan komitmen dan kemampuan guru dan siswa guna mencapai prestasi setinggi mungkin untuk semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang mereka.

 

Strategi yang perlu dikembangkan dalam proses reformasi adalah: Pertama, karena luasnya cakupan pendidikan maka reformasi ditekankan pada: a) masing-masing sekolah memiliki otonomi merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan; b) orangtua dan masyarakat bekerjasama dengan guru untuk kemajuan peserta didik; c) sekolah harus mengembangkan suatu sistem pelaporan tentang kemajuan pendidikan yang dengan cepat dan secara periodik dapat dikaji orangtua dan masyarakat; d) guru harus memiliki kesempatan yang luas untuk merancang kegiatan dan mengembangkan kerjasama antar kolega guru ataupun dengan orangtua dan masyarakat sekitar; e) peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kerja kelompok atau kerja individual dan sebaliknya kerja kelompok kelas dikurangi.

 

Kedua, reformasi pendidikan memerlukan kesadaran akan berbagai kemungkinan yang timbul dari kebijakan reformasi tersebut, oleh karena itu, perlu disediakan "room for manoeuvre" bagi sekolah atau guru. Hal ini perlu agar kebijakan yang baru tidak terjebak oleh aturan dan prosedur yang bersifat birokratis. Di samping itu, "room for manoeuvre" ini diperlukan untuk antisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan, seperti: kurang adanya guru yang berkuatitas, kualitas guru rendah, fasilitas yang tidak memadai, dan sebagainya.

 

Ketiga, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan produk bukan pendekatan proses. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana masing-masing sekolah bisa meningkatkan dan mencapai sepenuhnya tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan dan menentukan: a) standar pendidikan yang harus dicapai, b) insentif terutama tidak jujur dalam masalah akademik dan, c) melibatkan aparat birokrasi propinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target dari sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing.

 

Keempat, di masing-masing sekolah diminta untuk mengembangkan gugus kendali mutu yang secara terus menerus mencari mode-model dan teknik-teknik yang paling efisien dan produktif dalam kegiatan proses belajar mengajar.

 

G. Meningkatkan peran masyarakat

 

Rendahnya mutu lulusan ini dikaitkan dengan rendahnya kualitas IKIP Pengkaitan rendahnya lulusan SMU dengan rendahnya kualitas IKIP tidaklah salah. Namun, perlulah difahami bahwa kualitas lulusan SMU tidak lepas dari kualitas lulusan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan bahkan pula kualitas lulusan sekolah dasar.

 

Usaha meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat manapun juga akan sulit terlaksana, apabila kualitas pendidikan yang lebih rendah tidak ditingkatkan mutunya. Oleh karenanya, peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar merupakan kondisi mutlak yang diperlukan untuk meningkatkan mutu lulusan SMU.

 

Dalam mengembangkan pendidikan tingkat dasar, terdapat beberapa problem yang perlu untuk segera mendapatkan perhatian. Problem yang dimaksud antara lain yang menyangkut infernal inefficiency, yang dapat diamati dalam ujud konkret berupa besarnya angka drop-out dan mengulang kelas.

 

a) Wajib belajar

 

Drop-out dan ulang kelas pada kelas yang sama dikategorikan sebagai tanda-tanda penyelenggaraan pendidikan tidak efisien. Sebab dengan drop-out berarti tujuan pendidikan tidak tercapai, sedangkan biaya pendidikan terlanjur sudah dikeluarkan. Sedang ulang kelas berarti perlu ada biaya lipat untuk murid yang sama. Seandainya tidak ada murid yang mengulang kelas, maka biaya tersebut bisa digunakan untuk murid yang lain. Mengapa sampai ada drop-out dan ulang kelas. Kebijaksanaan apa yang diperlukan untuk menghilangkan drop-out dan ulang kelas tersebut.

 

Banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah (drop-out) pada tingkat sekolah dasar. Antara lain, erat hubungannya dengan keadaan ekonomi keluarga, yakni anak diperlukan untuk membantu kerja orang tua mencari nafkah. Alasan ini banyak ditemui di daerah pedesaan. Hal ini erat sekali kaitannya dengan kehidupan di pedesaan di mana anak sejak dini sudah dilibatkan dalam pekerjaan yang secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi pendapatan keluarga.

 

Pemerintah dan juga masyarakat sudah berusaha memecahkan masalah drop-out ini dengan berbagai kebijaksanaan dan tindakan yang tepat. Bisa disebutkan antara lain, sistem wajib belajar untuk anak umur sekolah dasar, dan sistem orang tua asuh. Hasilnya sudah bisa dilihat. Tahun demi tahun persentase drop-out menurun.

 

b) Sebab-sebab ulang kelas

 

Berbeda dengan masalah putus sekolah, masalah ulang kelas masih belum dapat dipecahkan. Hal ini nampak angka ulang kelas untuk tingkat Sekolah Dasar masih tinggi. Dari tahun ke tahun persentase angka ulang kelas tidak banyak mengalami perubahan.

 

Masalah ulang kelas merupakan masalah yang sangat kompleks. Berbagai faktor terlibat dalam masalah ini. Antara lain, faktor kemampuan murid, faktor kemampuan guru dan sistem penilaian dan eveluasi yang digunakan guru, dan faktor sistem pendidikan sendiri. Faktor kemampuan murid sebenarnya erat kaitannya dengan faktor motivasi murid yang relatif rendah  untuk belajar lebih  keras.  Hal  ini  kaitannya dengan kemampuan guru dalam memberikan motivasi kepada anak didik untuk belajar lebih rajin. Banyak keluhan yang keluar dari kalangan guru tentang masalah memberi motivasi ini. Guru tidak saja bertugas memberikan pelajaran, tetapi juga memberikan motivasi merupakan rangkaian dalam memberikan pelajaran tersebut. Kemampuan mengajar tanpa diimbangi kemampuan memberi motivasi kepada anak didik, akan cencerung menjadikan pelajaran dirasakan membosankan bagi para siswa.

 

c) Usaha mengatasi ulang kelas

 

Cara yang paling efektif untuk mengatasi ulang kelas adalah dengan menghilangkan sistem kenaikan kelas itu sendiri. Anak didik akan otomatis naik ke kelas di atasnya. Namun sistem ini memerlukan perlakuan khusus bagi anak yang tertinggal pelajaran. Di samping itu, melaksanakan sistem ini salah-salah bisa menurunkan kualitas pendidikan. Cara yang lain adalah dengan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan mengembangkan kelompok belajar di masyarakat.

 

Faktor orang tua dalam keberhasilan belajar anak sangat dominan. Banyak penelitian baik di dalam maupun di luar negeri menemukan kesimpulan tersebut. Faktor orang tua bisa dikategorikan ke dalam dua variabel: variabel structural dan variabel proses. Yang dapat dikategorikan variabel struktural antara lain latar belakang status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan orang tua. Sedangkan variabel proses adalah berupa perilaku orang tua dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada anaknya dalam belajar. Untuk bisa mewujudkan variabel kedua tersebut tidak harus tergantung pada variabel pertama. Artinya, tidak hanya keluarga "kaya" atau berpendidikan tinggi bisa menciptakan variabel proses. Contoh variabel proses antara lain: orang tua menyediakan tempat belajar untuk anaknya; orang tua mengetahui kemampuan anaknya di mana anak mempunyai nilai paling bagus; pelajaran apa anak paling tidak bisa; apa kegiatan anak yang paling banyak dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah; orang tua sering menanyakan tentang apa yang dipelajari anaknya; orang tua membantu anaknya dalam belajar.

 

Seringkali orang beranggapan bahwa hanya "keluarga yang mampu" bisa memberikan fasilitas anak untuk belajar dengan "baik". Sesungguhnya pendapat ini tidaklah benar sepenuhnya. Tempat belajar tidak bisa hanya diartikan semata-mata dalam ujud fisik. Melainkan, tempat belajar lebih menitik-beratkan pada suasana yang bisa mendukung anak belajar dengan baik. Misalnya pada jam-jam belajar yang telah ditentukan, tidak boleh ada Radio atau TV dihidupkan, tidak diperbolehkan siapapun ngobrol.

 

Bantuan orang tua sangat diperlukan oleh anak, manakala anak menghadapi kesulitan dalam belajar. Sekolah perlu memberikan informasi kepada orang tua apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam membantu mensukseskan pendidikan putera-puteranya. Sebaliknya, orang tua harus selalu mendatangi undangan pertemuan wali murid misalnya. Ataupun, orang tua jangan segan-segan menemui guru untuk membicarakan hal ihwal anaknya. Alangkah indahnya, khususnya di daerah pedesaan, kalau sekolah bisa memberikan pedoman tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membantu sekolah anak-anaknya. Dalam kaitan ini perlu ditingkatkan peran BP3, tidak hanya menangani masalah yang berkaitan dengan SPP, tetapi juga mempunyai tugas untuk mengembangkan kerjasama antara sekolah dan orang tua.

 

Namun, masalahnya tidak semua orang tua bisa membantu anak dalam belajar. Apalagi kalau anak sudah duduk di kelas 5 atau 6. Dalam kaitan ini, lembaga pendidikan perlu bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, misalnya PKK. Kelompok PKK di kampung atau di desa-desa bisa banyak berperan dalam memberikan pedoman bagaimana yang seharusnya dilakukan, terutama oleh lbu-ibu dalam membantu belajar anak-anaknya. Kelompok PKK bisa menyelenggarakan kursus matematika bagi ibu-ibu, misalnya. Ataupun kursus-kursus yang lain yang bisa digunakan untuk membantu belajar anaknya.

 

Cara yang kedua untuk mengurangi angka ulang kelas adalah dengan menyelenggarakan kursus atau pelajaran tambahan. Prestasi anak didik erat kaitannya dengan kegiatan kursus-kursus atau pelajaran tambahan. Tetapi, peserta kursus pada umumnya harus membayar, maka hanya murid-murid dari kalangan keluarga yang kurang mampu tidak bisa membayar biaya kursus untuk anaknya. Hal ini akan berakibat prestasi anak dari keluarga yang miskin akan semakin jauh tertinggal dari anak yang "mampu".

 

Demikian pula, karena kursus-kursus banyak diselenggarakan di kota-kota, maka prestasi anak di kota akan jauh lebih tinggi dari pada anak-anak di desa. Dalam kaitan ini perlulah masyarakat menyelenggarakan kursus-kursus atau pelajaran tambahan untuk beberapa mata pelajaran yang dirasa sulit. Kembali, kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat bisa menangani. Misalnya kelompok PKK atau kelompok Pemuda.

 

Peningkatan kualitas SD dan SLTP (pendidikan dasar) merupakan kondisi mutlak yang harus diujudkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Tanggung jawab untuk meningkatkan mutu tersebut tidak hanya ada pada guru atau sekolah, tetapi juga ada pada pundak orang tua dan masyarakat. Kerjasama antara guru, orang tua dan masyarakat akan menentukan keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan dasar.